🕋 Transformasi Layanan Haji & Umrah: UU No. 14 Tahun 2025 Resmi Berlaku!
Tanggal 4 September 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, sebagai perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019, dengan semangat reformasi layanan, penguatan kelembagaan, dan transparansi pengelolaan kuota.
✨ Apa yang Baru dari UU Ini?
• 💼 Penguatan peran dan tanggung jawab penyelenggara haji dan umrah, baik pemerintah maupun swasta.
• 📊 Ekosistem ekonomi haji dan umrah mulai dibangun untuk mendukung keberlanjutan layanan.
• 🧮 Kuota haji tambahan dan pemanfaatan sisa kuota kini diatur lebih fleksibel dan transparan.
• 🛂 Visa haji nonkuota mendapat payung hukum yang jelas.
• 🧠Sistem pembinaan dan pengawasan diperkuat, termasuk dalam kondisi luar biasa atau darurat.
• 💰 Mekanisme pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kini lebih partisipatif dan berbasis data.
• 🖥️ Sistem Informasi Kementerian menjadi tulang punggung integrasi data dan layanan.
📣 Mengapa Ini Penting? UU ini bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk memberikan layanan ibadah yang aman, nyaman, dan bermartabat. Jamaah kini bisa berharap pada sistem yang lebih responsif, efisien, dan adil.
📌 Bagi ASN Kementerian Agama dan stakeholder haji, UU ini menjadi dasar untuk:
• Menyusun SOP baru yang sesuai dengan regulasi terkini.
• Meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan sistem informasi.
• Membangun sinergi antar lembaga dalam pembinaan dan pengawasan.
🔗 Yuk pelajari lebih lanjut isi lengkap UU No. 14 Tahun 2025
No comments:
Post a Comment