cookieOptions = {link}; Hafid Junaidi | Relatif - Nisbi - Fana

Wednesday, September 30, 2020

Realisasi kuota SUBSIDY anak TK

0 coment

Alhamdulillah ternyata program Kuota Subsidi / Subsidy adalah kuota bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada pendidik, peserta didik, dosen, dan mahasiswa telah cair bagi putra kami yang sekolah pada TK/ PAUD di lingkungan Kemendikbud. Pemerintah sudah mulai menyalurkan kuota subsidi kepada pendidik dan peserta didik (Jenjang PAUD, Dasar, dan Menengah), serta kepada Dosen dan Mahasiswa dengan besaran kuota yang berbeda-beda. Perlu sahabat ketahui bahwa kuota yang diberikan oleh pemerintah ini terbagi menjadi dua yaitu kuota umum dan kuota belajar. 

Thursday, August 6, 2020

Masalah IKPA (lagi)

0 coment
Dah lama gak nulis nih, padahal banyak kesempatan WFH, namun itu pun bukan menjadi ukuran. Ya memang seperti biasa, kebanyakan kemampuan menulis memang korelatif juga dengan kerajinan membaca. Selain karena disibukkan dengan urusan duniawi lainnya, memang akhir-akhir ini pun juga relatif jarang membaca juga, pantaslah kalo blog ini pun jadi tak tertuliskan. Selian itu sebenarnya dalam hal blog, yang rame tuh justru urusan menjawab berbagai persoalan yang umumnya relatif perulangan pada tata cara revisi pada aplikasi sakti.

Oh iya, masalah ikpa. Pada akhirnya beberapa hal tentang penilaian ikpa ternyata harus tumbang karena keterbatasan salah satu aplikasi menunjangnya, yakni satudja. Dimana ketika masa pandemi ini dimudahkan dalam hal usulan revisi tanpa harus hadir di loket, ternyata layanan server satudja untuk pengajuan revisi tidak mampu melayani keseluruhan permintaan secara bersamaan di tanggal2 deadline-nya.

Lalu bagaimana masa depan ikpa dalam hal konsistensi RPD ini. Sebenarnya kami ingin usul nih, dengan adanya sakti, gimana kalau masalah rpd ini tidak terlalu diformalkan dengan usul revisi Dipa yang harus diproses terlebih dahulu oleh kemenkeu? Namun jadikan level perbaikan rpd ini seperti revisi satker saja, selevel revisi POK, menjadi wewenang KPA tanpa harus persetujuan Kemenkeu? Bagaimana implementasinya?

Nah untuk implementasinya dengan aplikasi yg ada mungkin kita bisa memanfaatkan sakti dan juga omsakti sebagai salah satu alatnya. Jadi bisa saja kan misal satker melakukan perubahan pada hal III Dipa misal, namun dengan kewenangan KPA (kode C) setelah perubahan halaman III dilakukan satker bisa melakukan hal semacam update coa yang untuk update revisi POK pada satkti agar tersimpan pada monsakti, namun dengan istilah misal update halaman III Dipa. Nah tinggal sistem ikpa seperti biasanya mungkin mengunci usulan update tersebut per tanggal berapa, maksudnya mungkin tetap dibuka saja update pada sakti ke monsakti kapan saja namun yang ternilai hanya yg di-update sebelum tanggal sekian. Dengan begitu apakah tidak lebih mudah? Jadi revisi Dipa bisa dimanfaatkan hanya untuk hal lain mungkin yang lebih diperlukan. Sekedar usul atas kenyataan tumbangnya aplikasi kemarin.

Friday, June 12, 2020

Final Exam DTS OA ITE 2020

0 coment
Pada akhirnya sudah waktunya untuk mengikuti ujian final IT Essential, Pada Rabu 10 Juni 2020 pagi setelah subuh biar lebih fres tentunya