cookieOptions = {link}; Hafid Junaidi | Relatif - Nisbi - Fana

Monday, December 2, 2019

Integrasi data sederhana

0 coment

Kebutuhan akan satu data yg valid ini memang sudah semestinya. Disamping itu juga perlu adanya data sharing yang bisa dimanfaatkan secara bersama. Untuk itu solusi sederhannya kita bisa memanfaatkan sistem cloud yang dapat dibagi tugaskan dengan rekan kerja kita. Seperti yang terjadi hari ini, ada permintaan data update atas data sebelumnya, koq ya kebetulan yang mengumpulkan data sedang cuti, sementara ketika meminta data mentah lagi ke bagian lain bilangnya datanya sama dg yang sebelumnya.

Kalaulah data itu sudah berada pada komputasi awan dan dapat dibagi tugaskan, maka meskipun rekan kerja berhalangan cuti, asal ada koneksi internet (untuk zaman sekarang pastinya relatif mudah daripada beberapa tahun yang lalu) maka rekan kerja yang lain bisa membantu untuk mengerjakannya. Semoga hal2 sepele seperti ini kedepannya bisa dibiasakan bagi kita yang memang bekerja secara tim untuk pelayanan yang lebih baik.

Tuesday, November 19, 2019

Kode faktur 020

0 coment

Beberapa Minggu ini dilucukan dengan rekanan kantor yg keukeuh minta bukti potong PPN dan PPh 22. Pasalnya mereka bilang sudah bayar pajak tersebut sementara kami di dinas membayar mereka LS dari KPPN dengan memungut pajak tersebut. Jelas saja tidak akan nyambung fungsi bendahara kantor yg memungut PPN namun rekanan meminta bukti potong. Kenapa? Karena memang tugas bendahara memungut dan atau memotong. Untuk PPN dan PPh Pasal 22 bendahara hanya melakukan pemungutan saja, bukan pemotongan. Berbeda dengan PPh pasal 21, 23, maupun pasal 4 final yang memang melakukan potongan sehingga ada bukti potong.

Apa bedanya? Kalau memungut PPN bendahara melakukan setoran atas pungutan pajak tersebut (termasuk PPh 22) menggunakan NPWP rekanan, sementara untuk PPh pasal 21, 23, dan pasal 4 ayat 2 bendahara melakukan pemotongan dan menyetornya dengan NPWP bendahara, dan bendahara membuat bukti potong atas hal tersebut.

Nah kenapa ada rekanan yang keukeuh meminta bukti potong PPN? Ternyata ada yg perlu bendahara perhatikan dalam menerima faktur pajak atas tagihan. Bahwasanya ternyata faktur (dalam hal ini e-faktur) menyediakan menu faktur untuk pungutan bendahara ini, yakni dengan kode 020. Berbeda dengan faktur biasa dimana rekanan harus bayar memang dengan kode 010. Nah disini sepertinya bendahar harus lebih teliti lagi, bila menerima faktur 010 padahal bendahar wajib pungut, sebaiknya minta rekanan untuk memperbaiki faktur tersebut dengan kode 020. Sekian sekilas info semoga bermanfaat.

Tuesday, October 29, 2019

Sebuah pertanyaan selisih tunkin-tuprof

0 coment

Sedang terdesak mengerjakan perhitungan kekurangan tunkin/ selisih tunkin untuk penerima tuprof, dimana adanya perbedaan pengenaan pajak bagi keduanya, bilamana tuprof dikenakan pajak final, untuk tunkin pengenaan pajaknya menggunakan pendekatan PTKP dengan pajak DTP. Untuk itu ada hal-hal yang masih dipertanyakan tentang pengamrahan selisih tunkin atas tuprof tersebut. Yakni apakah selisih dihitung berdasarkan pencairan tuprof bruto apakah berdasar tuprof netto? Bukan hanya itu, untuk masalah potongan disiplin pada tunkin misal, apakah dikenakan atas selisihnya saja ataukah atas sebesar tarif tunkin?.

Sekedar opini kami pribadi saja, kami akan mengemukakan 2 pendapat atas hal ini. Dengan asumsi kewajiban yg sama telah dipenuhi penerima tunkin saja maupun atas penerima selisih tunkin dan tuprof, maka lebih adil bila selisih tunkin dihitung atas pencairan tuprof netto, karena pajak tuprof mengurangi penerimaan tuprof, berbeda dengan tunkin. Sementara untuk potongan kedisiplinan, lebih adil pula bila didasarkan pada besaran tunkin, bukan pada besaran selisih tuprof pada tunkin.

Cukup sekian pendapat kami, karena cukup meringis juga dengan pendekatan yang beda setelah kami hitung untuk pencairan selisih tunkin dan tuprof bagi 24 penerima saja (dengan 9 grade 11, 12 grade 9, dan 3 grade 8) antara pendekatan tuprof bruto dan neto bisa selisih sampe 100juta. Nah loh, mohon sudah ada petunjuk sebelum penganggarannya.