Membiasakan yang Benar ataukah Membenarkan yang Biasa

Hari ini 17 Maret 2026 sebelum cuti panjang nyepi dan lebaran ada konteks yang berbeda dari foto di atas adalah hanya ada seorang saja yang menggunakan seragam korpri. Dalam hal tersebut konteksnya yang menggunakan korpri mungkin berupaya membiasakan yang benar, dengan mentaati surat edaran penggunaan seragam dimana ketenuan setiap tanggal 17 menggunakan seragam korpri. Sementara yang lain tidak menggunakan korpri karena mungkin menggunakan konteks membenarkan yang biasa, dimana kadang biasanya H-1 tanggal 17 kadang bagian kepegawaian memberikan pengumuman bahwa besok menggunakan korpri namun tidak ada apel dan tidak ada rapat dinas. Meskinya konteks pengumuman tersebut adalah tidak adanya apel maupun tidak adanya rapat dinas meskipun tetap menggunakan seragam korpri. Dan ternyata yang banyak adalah Membenarkan yang Biasa daripada Membiasakan yang Benar. Tapi konteks jadi bisa terbalik jika yang dianggap benar bukan surat edaran penggunaan seragam melainkan kebiasaan pengumuman H-1 (dimana emang kemarin gak ada pengumuman samasekali). Relatif bukan

Sapaan kak

Pernah gak kalian berurusan dengan customer servis suatu korporasi? Apakah kalian merasakan ada suatu kebiasaan yg sepertinya itu secara sengaja atau tidak memiliki kesamaan dalam memberikan sapaan kepada customer. Yup, sapaan kak. Kenapa begitu ya?

Menurut kami pribadi, sapaan kak tersebut merupakan sapaan paling aman dan netral. Bagaimana bisa begitu? Aman karena memposisikan customer setingkat lebih tinggi daripada customer servicenya. Sehingga bisa memberikan rasa lebih dihormati bagi customer ketika melakukan dialog dengan CS yang kadang dialog tersebut bisa jadi kebanyakan berupa komplain layanan misalnya. Maka dengan sapaan kak, maka akan sedikit mengamankan dialog tersebut karena customer sudah sedikit merasa ditinggikan.

Netral mungkin dalam hal gender. Sapaan kak memiliki tujuan yang bisa ke laki-laki maupun perempuan, dimana mungkin bila interaksi misal tidak secara langsung sehingga gender tidak teridentifikasi, maka sapaan kak akan terasa netral dalam interaksi customer servis tersebut.

Nah, apakah menurut kalian juga begitu? Tulis saja komentar di bawah postingan ini ya kak 😊

Kejutan luar biasa

Hari ini pelaksana kegiatan baksos dalam rangka peringatan HAB Kementerian Agama di lingkungan Kankemenag Kota Batu ke 75. Sedikit berubah dari perencanaan awal, namun akhirnya bisa selesai sukses dilaksanakan. Namun kejutan bukan atas hal tersebut. Tapi hari ini juga setelah kemarin kami menerima SK mutasi malah ternyata kami juga menerima 2 squad baru di kantor. 2 CPNS ini memang benar2 seperti menjadi sebuah bagian dari kebutuhan kami selama ini. Siapa sangka ternyata kami mendapatkan kualifikasi tersebut, 2 sekaligus, syukur Alhamdulillah pokoknya.

Jadi kenyataan

Meskipun sejak CPNS diberi tugas di bagian keuangan, namun jika ditanya kerjanya dibagian apa, seringnya kami tidak menjawab di bagian keuangan, kayak pamali gitu, jawabnya selalu di bagian umum saja (dibawah subbag TU) karena pernah juga jawab di subbag TU dikira malah menjabat subbag TU, padahal yang lain bisa menjawab misal di seksi haji, atau di seksi pendma. Alhamdulillah setelah 10 tahun di bagian keuangan, hari ini kami terima SK mutasi ke bahagian umum (tetap di bawah subbag TU) paling tidak masih aman atas edaran dari pusat bahwa sebaiknya memang JFT prakom di bawah koordinasi subbag TU jika di Kankemenag Kab/Ko. Meskipun banyak juga teman2 yg lain di bawah seksi maupun bidang bukan Tata Usaha. Syukur Alhamdulillah ikut merasakan mutasi ini.

Tahun baru diantara kerjaan lama dan baru

Menjelang tahun baru ini tentu ada beberapa hal yg mungkin baru dibanding tahun 2020 kemarin, namun ada juga (dan masih banyak) hal-hal rutinitas lama seperti yang lalu. Diantara beberapa hal baru berkaitan dengan tugas fungsional pranata komputer, dimana meskipun seharusnya sejak Juni 2020 kemarin, namun lebih efektif dilaksanakan mulai Januari 2021 ini, untuk penyusunan SKP yang sesuai dengan Tusi keprakoman yang baru meskipun sampe saat ini blm banyak mendapat penjelasan dari instansi pembina (BPS) hanya ada dokumen perrmenpannya saja.

Bersamaan dengan itu, meskipun terlihat sudah kelar kerjaan tahun kemarin, bahkan terlihat sibuk dalam rangka kegiatan HAB, namun rutinitas lama di bidang pengelolaan keuangan tidak bisa berhenti begitu saja, seperti pendapat kami sebelumnya bahwa bidang ini merupakan jantung organisasi, maka meskipun disisi otak tidak memberikan sinyal perintah bekerja, selama organisasi hidup, jantung harus selalu berdetak, meskipun bahkan otak sedang tidak bekerja, jantung selalu bekerja agar organisasi hidup. Nah kalau hal ini tetap hal lama yang basuh muter2 begitu saja namun untungnya selalu ada sedikit hal baru yang bisa menghindarkan pada kebosanan atas pelaksanaannya.

Udah nasib

Mungkin sudah menjadi takdir ketika mendapat posisi JFT prakom dengan PAK awal yg sebenarnya merugi, mungkin juga sudah menjadi takdir ketika ingin mengajukan dupak tahunan nyatanya penilaian saja lebih dari setahun, bahkan sempat ketlisut dan kirim ulang, mungkin juga sudah menjadi takdir bila PAK pun mengandung kekeliruan yang akhirnya harus diralat terlebih dahulu lagi sebelum diterima, mungkin juga akan menjadi sebuah takdir misal memang perbaikan PAK tersebut melewati batas pendaftaran Ukom bulan februari nanti, mungkin emang akan menjadi takdir kalau KP akan jauh lebih lama dari bayangan awal dengan berbagai hambatan tersebut.

Tatacara penggunaan Aplikasi Sakti Kemenkeu Modul Penganggaran

Cukup lama blog tempat berbagi tips di sebelah tidak bergeliat. Namun setelah awal Februari 2020 kemarin kami mencoba menulis tentang Cara revisi POK/ DIPA dengan SAKTI ternyata blog tentang catatan berbagi tips tersebut bisa menggeliat, terbukti dari statistik selama blog tersebut hidup, mulai Februari sejak tulisan tentang tata cara revisi menggunakan aplikasi SAKTI terlihat grafik kunjungan naik dibanding bulan-bulan sebelum kami tulis tips tersebut.

Analisis beban kerja Penyusun Laporan Keuangan

Selama sebulan terakhir postinganku tentang Analisis Beban Kerja penyusun laporan keuangan cukup ramai dikunjungi oleh netizen. Postingan yang kami tulis di tahun 2016 ini paling tidak selama sebulan terakhir telah 270-an kali dikunjungi, yang artinya tulisan tentang Analisis Beban Kerja penyusun laporan keuangan tiap harinya dikunjungi rata2 9 pembaca tiap harinya. Padahal tulisan tentang ABK penyusun laporan keuangan tersebut kami tulis sebelum kami pribadi diamanahi tugas sebagai jabatan fungsional pranata komputer, dan sebelum keluarnya regulasi jabatan fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN maupun Pranata Keuangan APBN yang salahsatunya memiliki fungsi pelaksanaan penyusun laporan keuangan.

Uji Kompetensi

Sedang rame di grup tentang aturan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Pada akhirnya ada hal yang memang seharusnya diperbaiki, atau ditingkatkan. Meskipun yang sebelumnya banyak yang sudah berhasil tanpa uji kompetensi, bahkan ada juga PAK yang dinilai di instansinya sendiri, semoga uji kompetensi ini dapat meningkatkan kualitas aparatur fungsional kita. Meskipun dalam hal ini kami sendiri yang memang merasa salah menjabat harus menanggung resiko tersebut. Haruskah mundur?

Ada masalah lain bila kami memilih mundur, karena mundurnya itu bisa ditangakap sebagai upaya maju pada tugas lainnya yang sebenarnya secara Analisis Beban Kerja hal tersebut sudah mencukupi. Jadi meskipun tidak mundur alon-alon, ya kita pilih saja maju alon-alon dan serahkan pula kepada-Nya.

Sebuah pertanyaan selisih tunkin-tuprof

Sedang terdesak mengerjakan perhitungan kekurangan tunkin/ selisih tunkin untuk penerima tuprof, dimana adanya perbedaan pengenaan pajak bagi keduanya, bilamana tuprof dikenakan pajak final, untuk tunkin pengenaan pajaknya menggunakan pendekatan PTKP dengan pajak DTP. Untuk itu ada hal-hal yang masih dipertanyakan tentang pengamrahan selisih tunkin atas tuprof tersebut. Yakni apakah selisih dihitung berdasarkan pencairan tuprof bruto apakah berdasar tuprof netto? Bukan hanya itu, untuk masalah potongan disiplin pada tunkin misal, apakah dikenakan atas selisihnya saja ataukah atas sebesar tarif tunkin?.

Sekedar opini kami pribadi saja, kami akan mengemukakan 2 pendapat atas hal ini. Dengan asumsi kewajiban yg sama telah dipenuhi penerima tunkin saja maupun atas penerima selisih tunkin dan tuprof, maka lebih adil bila selisih tunkin dihitung atas pencairan tuprof netto, karena pajak tuprof mengurangi penerimaan tuprof, berbeda dengan tunkin. Sementara untuk potongan kedisiplinan, lebih adil pula bila didasarkan pada besaran tunkin, bukan pada besaran selisih tuprof pada tunkin.

Cukup sekian pendapat kami, karena cukup meringis juga dengan pendekatan yang beda setelah kami hitung untuk pencairan selisih tunkin dan tuprof bagi 24 penerima saja (dengan 9 grade 11, 12 grade 9, dan 3 grade 8) antara pendekatan tuprof bruto dan neto bisa selisih sampe 100juta. Nah loh, mohon sudah ada petunjuk sebelum penganggarannya.

Satu Aplikasi 3 data beda

Ini 4 gambar menunjukkan adanya perbedaan data padahal dalam 1 database aplikasi omspan.

Yang pertama adalah data manual Exel yang kami buat memperlihatkan realisasi sampai bulan September adalah 1.529 juta,

sementara gambar kedua adalah menu sisa dana Dipa satker pada omspan dengan angka realisasi yg ditampilkan sama dengan hitungan manual kami yakni 1.529 juta,

Uraian Kerja Jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN

Setelah sebelumnya kami tulis tentang uraian kerja jabatan Pranatan Keuangan APBN, yang dimana sebelumnya sempat kita singgung tentang cikal bakal keluarnya jabatan pranata dan analis keuangan APBN ini, maka disini kita akan singgung uraian kerja jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2018. Sama seperti pada Uraian Jabatan Pranata Keuangan sebelumnya, disini hanya akan kita tampilkan uraian kerja tusi saja, tanpa unsur pendidikan, pengembangan profesi dan tugas penunjangnya.

Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Berikut ini uraian kerja jabatannya.

Uraian kerja Jabatan Pranata Keuangan APBN

Setelah sebelumnya kami tulis cikal bakal jabatan pranata keuangan ini pada 2 November 2017, setelah lebih dari setahun digodog, ternyata berikut ini uraian kerja Jabatan Pranata Keuangan sesuai Permenpan nomor 54 Tahun 2018 dimana Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Namun uraian tugas pada Permenpan 54 Tahun 2018 tersebut dapat menjadi acuan pula bagi Jabatan Pelaksana yang bertugas pada pengelolaan Keuangan yakni tugas PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, serta Laporan Keuangan. Berikut ini uraian kegiatan Pranata Keuangan dengan tidak kami sertakan Unsur penilaian pendidikan, pengembangan profesi, dan tugas penunjangnya

Bukti dikuncinya IKPA tiap triwulan

Akhir bulan Maret kemarin kami cukup tergesa-gesa melakukan revisi halaman III DIPA untuk pernyamaan data rencana dan realisasi penarikan dana dalam pelaksanaan anggaran. hal tersebut dipicu dengan adanya info surat edaran dari KPPN yang melayani kami bahwa tahun ini penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang salahsatunya penilaian indikator kinerja halaman III DIPA akan "dikunci penilaiannya" tiap tiga bulan, jadi tidak seperti tahun sbeelumnya dimana indikator ini bisa kita akali dengan melakukan perbaikan halaman III di akhir tahun untuk periode Januari - Desember.

Hal itu ternyata terbukti atas pengalaman kami melakukan revisi halaman III pada akhir Maret 2019 lalu, dimana tergambar dari gambar-gambar berikut ini.

Mempertahankan Integritas

Akh, sakit rasanya membaca berita akhir-akhir ini. Tapi bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, atau itu sebenarnya bukan peribahasa yang tepat untuk menggambarkannya, yang jelas sebagai makhluk di dalam sistem, kita hanya bisa meningkatkan atau minimal mempertahankan integritas. Ditengah badai pengaruh yang sangat luar biasa atas kepentingan-kepentingan, siapa lagi yang bisa mempertahakan integritas itu kalau bukan dari diri kita sendiri? Ingat 3 M? mulai dari diri sendiri - mulai dari hal terkecil - dan mulai dari sekarang? atas apa? tentu saja atas 5 budaya kerja yang telah dicanangkan, meskipun nilai kelima sedang carut marut terkoyak, kita yang hanya sebutir pasir dari pantai di tepi lautan ini paling tidak memulai dengan nilai pertama terlebih dahulu, karena tidaklah mungkin kita yang anak kemarin ini menjadi teladan bagi mereka, mari pertahankan integritas. Belum lagi peningkatan profesionalitas (mengingat dapat penugasan yang kurang linier yang menuntut untuk harus belajar lagi), terlebih inovasi (sementara profesional saja masih perlu belajar apalagi inovasi), dan semoga bisa lebih bertanggung jawab lagi. Keteladanan, biar bapak-bapak di atas lah yang memperlihatkan (sementara merem dulu ajah, tetep pake 3M tanpa melihat yg lain dulu). Hiks2.

Mencoba sistem antrian PTSP

Seperti yang telah kami tulis di blog sebelah tentang aplikasi antrian untuk PTSP, kini kami berkesempatan untuk mencoba/ menguji sistem antrian yang baru kami pasang tersebut. Berikut sedikit dokumentasi kegiatan pengujian sistem antrian PTSP di Kankemenag Kota Batu.

Ketika masyarakat yang menggunakan layanan Kemenag Kota Batu memasuki ruang PTSP, di dekat pintu masuk dapat ditemukan dengan mudah tempat pengambilan antrian. Sebetulnya disini digunakan layar sentuh untuk pengambilan antrian dan akan tercetak otomatis pada printer thermal yang terpasang didekatnya, namun ketika pemasangan monitor kemarin ada sedikit kejadian yang mengharuskan monitor layar sentuh tersebut harus diservis terlebih dahulu (pada ujicoba sebelumnya sebelum dipasang ditempat tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya), sehingga untuk sementara menggunakan layar biasa dengan bantuan mouse untuk pengambilan nomer antrian.

Semi-Akuntan

Menjalankan tugas baru sebagai prakom dimana sebelumnya (dan sesuai lamaran awal) bertugas di bidang akuntansi maka kini serasa menjadi semi-akuntan. Karena diluar kedinasan memang masih ada beberapa kegiatan di lingkungan yg masih memanfaatkan ilmu akuntansi tersebut. Namun sebagai prakom tidaklah berangkat dengan tangan kosong tentunya. Meskipun dengan bekal yg belum sebanyak tugas akuntan, hal tersebut semoga mendorong juga untuk mencari bekal pelaksanaan tugas prakom, namun begitu memang tidak bisa meninggalkan kegiatan akuntansi yg ada. Maka jadilah judul tulisan ini semi-akuntan.

Perbedaan laporan output pada SMART dengan SAS

Dua tahun yang lalu pernah kami tulis bagaimanakah kemungkinan pengerjaan capaian output pada Aplikasi SAS bisa sampai pada Aplikasi SMART pada blog kami di sebelah. Sepertinya kali ini masih juga relevan membicarakan hal tersebut. Tentang perbedaan cara pengisian kedua aplikasi tersebut meskipun sama-sama meminta pengisian capaian output (volume output dan progres)

Pertama pada aplikasi smart yang dikerjakan secara online beralamatkan pada http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id dimana seperti ditampilkan pada gambar berikut, pengisian volume dan progres diisikan untuk setiap bagian bulan, tidak kumulatif, seperti halnya realisasi rupiah seperti ditampilkan pada gambar disampingnya (lingkaran merah)

Bencana keandalan data

Hanya sebagai catatan saja, kalau-kalau nanti ditemukan sebuah kesalahan, bahwa tugasku bukanlah pengontrol dimana memang tidak ada data kontrol padaku, hanya ada kontrol umum saja. Sebagai pembuat daftar belanja pegawai, memang hanya punya kontrol umum, kontrol khusus semacam absen bukanlah tugas kami ppabp, namun kontrol khusus itu sudah kami anggap ditata rapi di sebelah sana. Kontrol ku yg ada ya semacam misal pegawai haji masak gak tau, lha kalau haji berarti mestinya kan gak ada absen, bagaimana bisa dapat uang makan atau bahkan ada data psw? Juga pegawai pindah, belum lagi DPK pada sekolah dengan 5 hari kerja?😊

Download Juknis Silabi bagi BPP

Alhamdulillah, menjelang hari raya tahun ini dengan adanya libur cukup panjang akhirnya selesai sudah target pembuatan buku juknis aplikasi silabi bagi bendahara pengeluaran pembantu (BPP). Semoga buku juknis ini dapat bermanfaat, kami harapkan ada kritik dan saran untuk perbaikan buku ini ke depan. Silahkan isi form di bawah untuk dapat mendownload Juknis Aplikasi Silabi Bagi BPP. Tak lupa kami ucapkan pula Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum, semoga kita berjumpa lagi dengan Ramadhan Tahun Mendatang