Menag Minta Jajarannya Berhemat Anggaran

Tingginya biaya pegawai yang terjadi di beberapa daerah menjadi isu aktual beberapa hari ini. Menteri agama juga menyoroti jajarannya di lingkungan Kementerian Agama agar bisa lebih berhemat anggaran, khususnya hemat anggaran belanja umum dan belanja pegawai.


"Saya minta untuk melakukan penghematan belanja pegawai di semua unit kerja dan satuan kerja. Gunakan anggaran dengan prinsip kepatutan, proporsional dan prioritas. Saya juga meminta untuk menunjukkan kerja yang optimal. Tunjukkan bahwa besarnya anggaran dibuktikan dengan pelayanan yang terbaik," tegas Menag Suryadarma Ali dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat pada pembukaan Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (K2TLHP) di Denpasar, Bali.Rabu malam (13/7). Turut hadir Irjen Kemenag Suparta dan Asisten Gubernur Bali I Gusti Made Sunandra.

Dikatakan Sekjen bahwa penghematan anggaran itu bisa dilakukan antara lain dengan berbagai cara. Antara lain mengurangi perjalanan dinas. Baik ke luar kota dan ke luar negeri. Panitia-panitia kegiatan juga bisa dikurangi atau bisa juga digabung-gabung serta pengurangan pengadaan barang dan jasa. "Saya melihat ada beberapa provinsi yang kalau mengadakan rapat kerja, itu di luar daerah atau di provinsi lain dan juga di luar fungsi raker. Saya minta tidak ada lagi seperti ini," tandas Bahrul Hayat .


Dikatakan Sekjen, anggaran sebesar 30 triliun lebih yang dikelola Kementerian Agama, sekitar 48 persen digunakan sebagai belanja pegawai. Menurutnya, ini spesifik karena Kemenag juga menggaji sekitar 260 ribu guru dan tenaga pendidik di bawah Kemenag.

Lebih lanjut Bahrul Hayat menyoroti banyaknya kelemahan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kemenag. "Entry jumlah aset yang dikuasainya secara berkala. Misalnya beli laptop sepuluh, sebelum dibagikan dan digunakan,jangan lupa di entry dulu sebagai aset milik negara. Soal ini banyak kelemahan," ungkapnya.

Terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNPB), Sekjen meminta ketaatan terhadap aturan PNBP harus ditaati. Utamanya bagi perguruan tinggi agama negeri. Hasil pemeriksaan BPK yang lalu, masih ada beberapa perguruan tinggi yang tidak menyetorkan dana penerimaannya ke kas negara. Ia berharap di tahun 2011 ini jangan sampai ada satupun perguruan tinggi agama negeri yang melanggar. Dikatakannya, perubahan status perguruan tinggi ke BLU juga bukan berarti tenang-tenang saja, namun tetap harus menyetorkan penerimaan bukan pajaknya pada negara.

Di hadapan ratusan pejabat di lingkungan Kemenag seluruh Indonesia, Sekjen Bahrul Hayat juga mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya ada dua hal di lingkungan kemenag yang menjadi perhatian publik. Yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan pernikahan di KUA-KUA. "Misalnya soal biaya nikah di KUA yang kita tetapkan sebesar 30 ribu rupiah, KPK ikut memantau ini. Jangan ada pungli. Saya minta semua pihak untuk mengendalikan satuan unit dan satuan kerjanya, sehingga terbebas dari tindakan-tindakan korupsi," paparnya.


Sekjen juga mengingatkan jajarannya agar juga memperhatikan setiap pengaduan masyarakat yang muncul. Jangan kemudian lolos dari KPK, BPK, BPKP dan sebagainya, kemudian bisa tenang-tenang. Menurutnya, pengaduan masyarakat perlu diperhatikan, karena itu bisa benar seratus persen, bisa juga tidak.

Menag, dalam sambutan yang dibacakan Sekjen juga menginstruksikan kepada
seluruh jajaran agar opini laporan keuangan tahun anggaran 2011 yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus terwujud. Untuk itu menurutnya, semua pihak harus dapat memperbaiki kelemahan dan kesalahan penyusunan laporan keuangan sesegera mungkin. Sekjen juga meminta jajarannya yang bertindak sebagai Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan bahwa setiap temuan hasil pengawasan, baik temuan administrasi maupun kerugian negara, wajib untuk ditindaklanjuti oleh penanggungjawab temuan.